anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan menarik karena masih ada konflik pertanahan.
saya kira, perlu dilaksanakan evaluasi kepada kinerja bpn. ya termasuk kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. namun implementasinya, belum banyak, tutur yasona selama jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan serta mafia tanah yang belum berhasil diberantas bpn.
banyak catatan perihal ini. misalnya batas tanah, sering merupakan pemicu sengketa. belum dulu sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn mesti bersihkan lagi internalnya, papar dia.
Informasi Lainnya:
- Tips aman belanja Online
- Kenapa Sarang Walet dicari Orang
- Basmi Jerawat dengan obat tradisional
- Buar cepat laku menjual rumah
anggota dpr ri dari fpdip serta mempertanyakan tim 11 bentukan bpn yang bertugas melaksanakan sengketa tanah dalam berbagai daerah dan ternyata tak menunjukkan hasil dan menarik.
sampai ketika ini, aku belum mendengar ada konflik agraria yang diselesaikan. padahal, kian berlarut jumlah tanah dengan begini kian complicated. sebab kualitas keekonomisan tanah tambah tinggi, papar dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak ada sinkronisasi di internal bpn. efek sampingnya, terkandung 632 agama yang tumpang, dan itu harus diselesaikan, papar dewi.
masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, adalah jenis kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah masih terselesaikan 60 persen. mirisnya lagi, 30 sk yang dikeluarkan bpn tentang tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.